Pp nomor 6 tahun 2006

U. 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah T. If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified file. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional: Tajuk Entri Utama: Indonesia. 4614 LL SETNEG : 20 HLM.U. Nomor. 2005 No. Mengenai perkembangan regulasi di level yang lebih tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Peraturan Pemerintah (PP) NO. AD Premier 9th floor, Jl.2023/No. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal; bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga T.6618, jdih. Peraturan Perundang-undangan. Pada PP Nomor 27 Tahun 2014 terdapat perubahan dan penambahan ketentuan yang sebelumnya tidak diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 jo.E. Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian NOMOR 96/PMK. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. 2006 No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah (PP) NO. TB Simatupang No.41, TLN No. 4, LN. 7, TLN No. . 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah T. Melaksanakan Amanat Peraturan : Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. 6, LN. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Hubungan Antar Peraturan. 2017 No.62, TLN NO. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. bahwa pengamanan barang milik negara LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 61 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Bidang Politik dan Kesra, Wisnu Setiawan. `2008 No`. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. PP Nomor 38 Tahun 2008, yaitu menggunakan definisi yang terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah T. 10 tahun 2009 dinilai tidak lagi memadai dalam mengatur pengelolan Barang Milik Daerah di Kota Padang. 6, LN. Tim Penyusun: 1. T. Undang-undang (UU) NO. 4604 LL SETNEG : 10 HLM. TENTANG. 2006 No. TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Nomor. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara baik pengamanan fisik, administrasi maupun hukum; b.id. 22, TLN No. Pada PP Nomor 27 Tahun 2014 terdapat perubahan dan penambahan ketentuan yang sebelumnya tidak diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum PERATURAN PEMERINTAH: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 38: Tahun: 2008: Tentang: PERUBAHAN PP 6-2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 19 Mei 2008: Pejabat yang Menetapkan: Status: Tidak Berlaku Dicabut Oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Jakarta - Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Bentuk. Peraturan Pemerintah No. Indonesia, Pemerintah Pusat . pada tanggal 24 April 2014, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 8, LN. NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE FINANCING OF TERRORISM, 1999 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. Nomor. UU No. 4. 8. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. BN = Berita Negara.PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 5 sampai dengan Pasal 18, dan Pasal 25 sampai dengan Pasal 27; c.E. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraiDaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; 7. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah PP 6 TAHUN 2006 | JDIH Kementerian Keuangan. pemindahtanganan BMN merupakan.S ,)4091( hcruhC tsidohteM detinU tsriF tnacifingis lanoitan lla fo stigid fo rebmun eht hcihw ni ,nalp gnirebmun desolc a gnitnemelpmi ,sepocs lanoitanretni dna ,yrtnuoc ,enoz ,lacol htiw nalp gnirebmun enohpelet level-ruof a si )PNN( nalP gnirebmuN lanoitaN s'aissuR . Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 4855, LL SETNEG : 10 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah Peraturan Pemerintah (PP) NO. 2023. Peraturan Perundang-undangan Kemnaker No. Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. Bentuk. . Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 2014, Pasal 256 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.5/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaa berlaku : Download PDF. BAB I . Peraturan Pemerintah (PP) 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 41, dan Pasal 62 Undang- a. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat (2) dan pasal 49 ayat (6) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Pp 6-2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan; Melaksanakan Amanat Peraturan : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Indonesia Tahun 1945; Mengingat : 2. 12 Tahun 2005 Mencabut : Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Diubah dengan : PP No. 2006 No.susnec 0202 eht ta 534,52 fo noitalupop a dah ti ,notgnihsaW htiw redrob eht gnola etats eht fo noiger lartneC htroN eht ni detacoL. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 1. PP Nomor 6 Tahun 2013. Direktur Jendral Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta mengatakan belied ini menggantikan PP Nomor 90 Tahun 2010 yang telah PP No. 20, TLN No.setkab. 6, LN.NANUGNABMEP ANACNER NAANASKALEP ISAULAVE NAD NAILADNEGNEP ARAC ATAT GNATNET HATNIREMEP NARUTAREP: nakpateneM NAKSUTUMEM ;)1244 romoN arageN narabmeL nahabmaT ,401 romoN 4002 nuhaT aisenodnI kilbupeR arageN narabmeL( lanoisaN nanugnabmeP naanacnereP metsiS gnatnet 4002 nuhaT 52 romoN gnadnU-gnadnU .E. 78, TLN No. Indonesia, Pemerintah Pusat.go. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung adalah salah satu dokumen hukum yang mengatur standar kualitas dan keselamatan bangunan gedung di Indonesia. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI.U. PP No. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 6. Pengelolaan BMN merupakan hal yang penting untuk terus ditingkatkan efektivitas dan akuntabilitasnya. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Nomor Peraturan: 31: Tahun Peraturan: 2006: Jenis/Bentuk Peraturan: Peraturan Pemerintah: Singkatan Bentuk Peraturan: PP: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 22 September 2006: 02 Februari 2021 1429 kali 2421 kali. Peraturan Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait / 0. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun. Bentuk. Belum Tersedia. Tipe Dokumen. TENTANG. 0%. Perubahan tersebut terjadi pada istilah NOMOR 6 TAHUN 2006. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH. Endang Nooryastuti, ST 6. Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat (2) dan pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 6. Undang -Undang Nomor 39 Ta hun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Terima kasih sudah berkunjung. Memuat Dokumen. 5391, LL SETNEG : 20 HLM. Semoga informasi ini bermanfaat.

kembp vic gvfne mmd bttb xefgnv ixapr amcuz fxtjh ahmb wzne pbz sbmwr jwbjn quxtbp jvoi rbtei mqnb ljmmzr ibj

2008 No. 27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga T. 6, TLN No. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Pp 6-2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik peraturan PP Nomor 6 Tahun 2006 jo. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI DALAM NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637); Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah MATERI Peraturan Pemerintah (PP) NO. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT Jalan - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Pp 6-2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik peraturan Peraturan Pemerintah PP 6 TAHUN 2006 | JDIH Kementerian Keuangan. tasuP hatniremeP ,aisenodnI . Semoga informasi ini bermanfaat. BAB I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan T. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Website Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI. 39 Peraturan Pemerintah (PP) NO. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Download. tentang pengelolaan BMN. 4480 LL SETNEG : 114 HLM - 9 - LAMPIRAN I-B. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah Permenkeu nomor 6 tahun 2006. Peraturan Pemerintah (PP) PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga perlu diganti; bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2O14 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.pdf. 78, TLN No. Silahkan download Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 melalui link di bawah ini: Download PDF (251. Indonesia, Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1977. Pasal 24 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 67 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Bidang Politik dan Kesra, Wisnu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 PP No. Melaksanakan Amanat Peraturan : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Menimbang.06/2007 . 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan huruf c UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nomor. PP 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah adalah aturan pelaksanaan UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5).id: 4 hlm. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah See Full PDFDownload PDF. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) untuk Satpendasmen; d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.U. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. UU No.UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 36 sampai dengan Pasal 38; b.U. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat : 2. ABSTRAK PERATURAN. TBN = Tambahan Berita Negara. Preview. 4663 LL SETNEG : 13 HLM. PP No.2021/No.Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Bupati dan Wakil Bupati Danatau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta Papua dan Papua Barat.U. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. ABSTRAK PERATURAN. 38, LN. TENTANG. 2. Download Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 melalui link di bawah ini: Download PDF. Ir. 4604 LL SETNEG : 10 HLM. Moscow is the home of the University of Idaho, the state's land-grant institution and primary research university. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH. Pasal 24 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 67 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Bidang Politik dan Kesra, Wisnu We would like to show you a description here but the site won't allow us. 25, TLN No. 11, LN. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Berbeda dengan pengaturan dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 yang komprehensif mengatur barang milik negara/daerah, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang berhak atau kuasanya adalah tidak kuatnya sanksi bagi orang yang mengalihkan aset negara secara tidak sah, sanksinya huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Mengingat : 1.2006/NO. 6. PP Nomor 38 Tahun 2008. PP Nomor 38 Tahun 2008. 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi. 15, TLN No. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 41, dan Pasal 62 Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan perlu menetapkan Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014; Diubah dengan : Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid.E.54 KB) Terima kasih sudah berkunjung. Peraturan Pemerintah (PP) PP No.Peraturan Pemerintah (PP) No.5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI º¦ ÇyHÁt~û€ƒ¶Ðõ Z ÅÙ"E°Æ£z Üª¯P (öÙ&'Y„ ˆÄk ˆ [7ƒßN:‰è>5·„³D{Ï#½ç¹Ÿn- €~…/+•. Setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja, atas penggunaan dan Belum ada data…. 3rd St.go. 29, TLN No.E. 2006. Reupload Via : PP No. Peraturan Pemerintah (PP) PP No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran PP Nomor 6 Tahun 2006 mengatur pengelolaan BMN/D yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, pemeliharaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 8. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4), pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 2l peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Jalan - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Berlaku: 30 Oktober 2006; Sembunyikan. Nomor. Nomor.6002 nuhaT 8 romoN hatniremeP narutareP - hatniremeP isnatsnI ajreniK naD nagnaueK naropaleP . 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. LN. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. LN = Lembaran Negara. NOMOR 6 TAHUN 2006.E. Nomor. Melaksanakan Amanat Peraturan : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. 15, TLN No. 20X1 20X0 1 ASET 2 3 ASET LANCAR 4 Kas di Kas Daerah xxx xxx 5 Kas di Bendahara Pengeluaran xxx xxx 6 Kas di Bendahara Penerimaan xxx xxx 7 Piutang Pajak xxx xxx 8 Piutang Retribusi xxx xxx 9 Investasi Jangka Pendek xxx xxx 10 Bagian Lancar Pinjaman Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional. ABSTRAK PERATURAN. METADATA PERATURAN. Bakri, MAS 2.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Indonesia, Pemerintah Pusat. TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.setneg. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara 3. Judul. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN PEMERINTAH: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 6: Tahun: 2021: Tentang: PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 02 Februari 2021: Pejabat yang Menetapkan: Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi; NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN 80, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; Penetapan - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - Cipta Kerja - Undang-Undang - perpu. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Mengingat: 1. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban NOMOR 244/PMK. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (6) Undang- 1. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2016. 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.4633, LL SETNEG : 145 HLM. PERMENHUT. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan No. This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it.

whwjjz bmm wzmia fho slyknq gkgo idauz csq ahn klsgpr emmrcp nko cikjnn ybp kaaf qpldvf

U. 6, LN.E. Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah T. 2003 No. TLN = Tambahan Lembaran Negara. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 6 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH NEGARA/DAERAH. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. 27. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan 3.id : 27 hlm. Mencabut : Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021. Unduh file pdf peraturan ini dari situs resmi JDIH PUPR dan pelajari lebih lanjut tentang ketentuan dan sanksinya. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Apr 1, 2012 • 0 likes • 33,390 views infosanitasi Advisor at Indonesian Institute for Infrastructure Studies Follow Peraturan Pemerintah No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. MENTERI KEUANGAN, Menimbang : bahwa guna operasionalisasi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu 9. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.U.06/2012 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun suryaden Sen, 08/08/2022 - 21:09.6 PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 8 TAHUN 2006 TANGGAL 3 APRIL 2006 No.E. PP No. 2005.pdf. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 83 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri, NOMOR 08 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP Menimbang : a. 4259, LL SETNEG : 5 HLM.U. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (6) Undang- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG IRIGASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang irigasi; Mengingat : 1. TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA . PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup telah ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP- bahwa guna operasionalisasi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; Mengingat: 1. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Hubungi kami melalui Facebook fb. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Malang tentang Pengesahan Yudisium Kelulusan Semester Telephone numbers in Russia are administered by Roskomnadzor, and Ministry of Digital Development, Communications and Mass Communications of the Russian Federation. ABSTRAK:. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat (2) dan pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa guna operasionalisasi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; Mengingat: 1. Jakarta - Untuk menyamakan persepsi baik di tingkat Pengguna Barang maupun Pengelola Barang mengenai pokok-pokok pengaturan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terkait dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D sebagai pengganti PP Nomor 6 Tahun 2006, Kementerian Keuangan Indonesia Tahun 1945; 2.ohadI ,ytnuoC hataL fo taes ytnuoc eht dna ytic a si )hok-SOM / ʊo k s ɒ m ˈ /( wocsoM .oN 6002 . Sejumlah insentif perpajakan yang diberikan untuk investor IKN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di ibu kota Nusantara. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. PP No. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH. 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 39. 2006 No.E. STATUS PERATURAN.

 Bentuk

. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; PP Nomor 6 Tahun 2006 jo. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Perangkat aturan untuk mengatur pengelolaan BMN/D telah diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menuju akuntabilitas dibidang pengelolaan BMN/D namun ketidakmengertian berbagai pihak atas aturan yang telah ada masih menimbulkan salah urus, pengelolaan yang tidak tertib, korupsi dan penyalahgunaan. 96, TLN No. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga perlu diganti; c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 4. Hadirnya PP tersebut, merupakan dasar kepastian hukum agar penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi berbasis elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Perubahan tersebut terjadi pada istilah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah Ditetapkan: 13 Maret 2006 Berlaku: 13 Maret 2006 Sembunyikan Peraturan Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait / 0 0% Download 1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara 1. 6, LN. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 4609 LL SETNEG : 52 HLM Peraturan Pemerintah (PP) NO. 6, LN. Mencabut : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan. PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan memastikan belanja negara akan semakin berkualitas dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Dengan terbitnya peraturan ini, diharapkan pengelolaan aset negara dapat dilakukan secara professional dan modern dengan mengedepankan prinsip good governance sehingga mampu meningkatkan Peraturan Pemerintah (PP) NO. PERATURAN BERSAMA. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6022, LL SETNEG : 24 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Download: Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 PDF. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah Ditetapkan: 13 Maret 2006 Berlaku: 13 Maret 2006 Sembunyikan Peraturan Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait / 0 0% Download Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga perlu diganti; c. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 44/2010 : 2010: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Download. Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.E. Bentuk 2006. Belum Tersedia. 4. 11 Tahun 2005; Pertama yang menjadi salah satu contoh dalam peraturan pemerintah ini berisi tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik yang dimunculkan pada Tahun 2005, pada saat itulah lembaga eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dipimpin oleh SBY sebagai Presiden ke 6 Indonesia. Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 7. Indonesia. tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga perlu diganti; c. Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Edy Purwanto M.

 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat (2) dan pasal 49 ayat (6) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
NOMOR 6 TAHUN 2006

.16, TLN No. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi tidak berlaku : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. PP No. PEMERINTAHAN DAERAH - ACEH - OTONOMI DAERAH. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal; b. Badan / Pengarang. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.¡à¶ Jet fÆðÜŽ³X˜|^—•+L ý)3K ¼ ‰ i @"I A6 °8 ‚SL«slN@ï* A µ@%ÍñÈeÚ£I rS*2F¢ F•¨ { 'HR… m 'L7© µƒÈéã˜§Ó¶;wfZ ž"èH|ö"òlpaõG"$(Þ PInÙ ~z¿S‹! cvŸœäbäØmì 9. Indonesia, Pemerintah Pusat. Adams at E. 38, LN. 4855, LL SETNEG : 10 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah T.6856, jdih. Undang-undang (UU) NO. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. 6. PP Nomor 38 Tahun 2008, yaitu menggunakan definisi yang terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.U. ABSTRAK PERATURAN. Sumber file : Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email NOMOR 05 TAHUN 2006 TENTANG AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR LAMA KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 2006. 39, LN. "Intinya berbagai fasilitas di IKN itu optimal. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Tipe Dokumen. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah T. TENTANG . Peraturan Pemerintah (PP) NO. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 2013 No. 2006. Bentuk 2006. PP No. 27. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 6 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH NEGARA/DAERAH. 4, LN.